Jakarta, 19 Desember 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) mengikuti kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) yang dirangkaikan dengan Penganugrahan Legislasi Daerah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan produk hukum daerah yang harmonis, berkualitas, dan berdaya guna.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tantangan pembentukan regulasi di daerah semakin kompleks. Ia menyoroti masih adanya regulasi daerah yang berpotensi menimbulkan disharmonisasi, tumpang tindih kewenangan, serta berdampak pada iklim investasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan pembinaan pengharmonisasian di daerah menjadi langkah preventif yang tidak dapat ditunda sejak tahap perencanaan regulasi.
Lebih lanjut, Dhahana Putra menegaskan peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai pelaksana pengharmonisasian sekaligus pembina dan mitra strategis pemerintah daerah dan DPRD. Ia juga menekankan pentingnya penerapan Aplikasi E-Harmonisasi sebagai bagian dari transformasi layanan yang transparan, terukur, dan akuntabel. Keberhasilan digitalisasi tersebut, menurutnya, membutuhkan komitmen bersama dan koordinasi yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pembentukan regulasi daerah di Sulawesi Tenggara. Ia menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sultra dalam mendampingi pemerintah daerah agar setiap Ranperda dan Raperkada yang disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat diimplementasikan secara efektif. “Melalui sinergi yang kuat dan pemanfaatan E-Harmonisasi, kami berharap kualitas legislasi daerah semakin meningkat dan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah,” ujar Topan Sopuan.
