Kendari – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Tubagus Erif Faturahman, melakukan koordinasi intens dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Muhammad Shalihin, terkait rencana pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis (IG) dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di wilayah Sulawesi Tenggara. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana diskusi konstruktif untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pelindungan serta pengembangan potensi daerah berbasis kekayaan intelektual komunal.
Rencana pembentukan tim ini akan dikoordinir oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan IG dan KIK di tingkat daerah. Langkah ini dipandang penting untuk memastikan bahwa produk unggulan dan karya budaya daerah yang memiliki kriteria IG dan KIK tidak hanya terdaftar secara administratif, tetapi juga dikelola dan diawasi secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Tubagus Erif Faturahman menyampaikan bahwa tim lintas sektor yang akan dibentuk nantinya diharapkan dapat mempercepat identifikasi potensi lokal yang layak untuk didaftarkan sebagai IG maupun KIK. Hal ini sekaligus menjadi pondasi penting dalam memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM dan komunitas adat.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Muhammad Shalihin menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan kesiapan instansinya untuk mengambil peran sebagai koordinator tim. Ia menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap IG dan KIK sangat penting agar pelindungan kekayaan intelektual di daerah dapat terimplementasi secara efektif dan memberi dampak nyata bagi pelaku usaha lokal.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menegaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan bagian dari strategi besar dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Ia menyampaikan bahwa IG dan KIK bukan sekadar instrumen administratif, tetapi merupakan aset strategis yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Topan Sopuan juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan pembinaan, pengawasan, dan pemanfaatan IG dan KIK dapat berjalan secara integratif dan optimal. Ia menyatakan dukungan penuh kepada Dinas Koperasi dan UMKM Sultra sebagai koordinator tim agar kolaborasi antarinstansi dapat berjalan efektif serta tepat sasaran.
Dengan rencana pembentukan tim ini, diharapkan pengelolaan IG dan KIK di Sulawesi Tenggara akan semakin kuat dan tersinergi, sehingga potensi daerah yang dilindungi oleh kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan ekonomi dan pembinaan masyarakat.
