(Makassar, 23 Januari 2025) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menggelar koordinasi di Makassar pada 22-23 Januari 2025. Kunjungan ini mencakup dua agenda utama, yaitu penguatan tugas dan fungsi (Tusi) Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar serta pencanangan Zona Integritas (ZI) di Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.
Kegiatan diawali dengan pertemuan di BHP Makassar, dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bapak I Putu Dharmayasa, bersama Staf Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum. Pembahasan difokuskan pada optimalisasi layanan terkait harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan fidusia di Sulawesi Tenggara. Berbagai strategi dibahas untuk meningkatkan efektivitas layanan, memperkuat sinergi dengan instansi terkait, serta menerapkan digitalisasi guna memastikan transparansi dan efisiensi administrasi.
Selanjutnya, rombongan melanjutkan koordinasi ke Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan untuk membahas Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kanwil Kementerian Hukum Sulsel berbagi pengalaman terkait strategi reformasi birokrasi, penguatan pengawasan internal, dan digitalisasi layanan guna meningkatkan transparansi serta kualitas pelayanan publik.
Kunjungan ini menegaskan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Sultra yang saat ini dipimpin oleh Topan Sopuan, dalam upaya meningkatkan kualitas layanan hukum serta membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel. Ke depan, sinergi dengan berbagai pihak akan terus diperkuat guna memastikan reformasi layanan hukum berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.
