Kendari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif Faturahman, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Putu Dharmayasa mengikuti secara virtual kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024. Jumat (03/10/2025)
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang diwakili oleh Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan hasil pemeriksaan sekaligus memberikan apresiasi atas pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen Kementerian Hukum dan HAM yang kini terpisah menjadi 3 Kementerian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menegaskan bahwa capaian opini WTP ini merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang harus terus dipertahankan. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan bukan hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat, bangsa, dan negara.
“Predikat WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan kewajiban yang harus dijaga dengan konsistensi dan integritas. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Supratman.
Beliau juga menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara yang baik merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. “Kepastian hukum, tata kelola yang bersih, dan akuntabilitas akan menjadi motor penggerak pembangunan. Karena itu, mari kita jadikan hasil pemeriksaan ini sebagai ruang pembelajaran dan komitmen bersama untuk terus berbenah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menyampaikan bahwa capaian ini akan menjadi motivasi bagi jajaran di daerah untuk semakin memperkuat disiplin pengelolaan keuangan.
“Kami di Kantor wilayah akan mendukung penuh kebijakan pusat dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas selalu menjadi prioritas utama. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” tegasnya.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, jajaran Kanwil Kemenkum Sultra meneguhkan komitmen untuk mendukung upaya nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
