Kendari - Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Tubagus Erif Faturahman, turut serta dalam agenda penting pembangunan daerah. Beliau menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RJPMD) tahun 2025-2029, sekaligus ekspose 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2025.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, SE., MM., bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua, resmi memaparkan arah strategis pembangunan daerah lima tahun ke depan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Sultra 2025-2029 yang digelar di Kendari, Selasa (10/6/2025). Momentum ini juga dirangkaikan dengan ekspose capaian 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur sejak dilantik.
Dalam pidatonya, Gubernur menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD merupakan forum strategis untuk menyatukan visi dan misi seluruh pemangku kepentingan, guna memastikan pembangunan Sultra yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“RPJMD adalah kompas pembangunan Sultra lima tahun ke depan. Tugas kita hari ini adalah memastikan arah kebijakan berpihak pada rakyat, berkelanjutan, dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh,” tegas Gubernur di hadapan peserta Musrenbang dari unsur pemerintahan, DPRD, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil.
Visi besar yang diusung: “Sulawesi Tenggara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” dengan lima misi utama:
1. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berdaya saing;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Memperkuat infrastruktur dan konektivitas wilayah;
4. Melakukan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan
5. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Dalam kesempatan ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara memaparkan capaian dan program prioritas yang telah dilaksanakan selama 100 hari pertama masa jabatan mereka. Ekspose ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja awal pemerintahan dan memperoleh masukan dari berbagai pihak.
"Transformasi ini baru dimulai. Kami paham tantangan ke depan tidak ringan. Tapi dengan kolaborasi lintas sektor, saya optimistis Sultra bisa melompat lebih jauh dan lebih cepat,” kata Gubernur optimis
Kepala Kantor Kementerian Hukum Sultra Topan Sopuan juga mengharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memastikan bahwa setiap rencana pembangunan yang disusun sejalan dengan koridor hukum dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Keterlibatan ini juga menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sultra untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang b
aik dan berkeadilan.
