KENDARI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tenggara menunjukkan dukungannya terhadap dunia usaha dengan menghadiri pembukaan Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kadin Sultra di Swissbell Hotel Kendari. Sabtu (14/02/2026)
Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, diwakili oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Ahmad Sahrun, hadir dalam seremoni yang mempertemukan para pengusaha besar di Sulawesi Tenggara tersebut. Muprov VIII Kadin Sultra mengusung tema “Sinergitas Kadin dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Meningkatkan Potensi Unggulan Menuju Indonesia Emas 2045.”
Ketua umum Kadin Sultra Anton Timbang menegaskan bahwa Muprov merupakan forum tertinggi dalam organisasi Kadin. Ia menyampaikan komitmen Kadin Sultra untuk terus memperjuangkan program hilirisasi pemanfaatan Aspal Buton. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja dengan tulus dan ikhlas demi membangun daerah.
Gubernur Sulawesi Tenggara yang berhalangan hadir dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Pelaksana Harian Rony Yacob. Dalam sambutannya, Rony menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran gubernur sekaligus menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Muprov VIII Kadin Sultra.
Sementara itu dalam sambutannya sekaligus membuka acara, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie diwakili Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Erwin Aksa menilai Muprov sebagai momentum konsolidasi dan menegaskan Kadin Sultra harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Erwin Aksa juga menyebut Muprov VIII Kadin Sultra “oppoki”, yang berartikan Kadin Sultra kembali dipimpin oleh Anton Timbang untuk periode 2026–2031
Selain itu ditempat berbeda Kakanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara instansinya dengan para pelaku usaha. "Selamat atas terselenggaranya Muprov VIII Kadin Sultra. Kemenkum Sultra berkomitmen penuh mendukung para pengusaha melalui kemudahan legalitas badan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual agar iklim investasi di Sultra semakin maju dan terlindungi secara hukum."
