Bombana, 27 Mei 2025 – Dalam lanjutan rangkaian kegiatan di Kabupaten Bombana, Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kementerian Hukum Sultra) melaksanakan audiensi bersama Dinas Koperasi Kabupaten Bombana. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para notaris yang bertugas di wilayah Bombana dan bertempat di ruang Kepala Dinas Koperasi.
Audiensi tersebut membahas secara mendalam perkembangan, strategi, serta hambatan yang dihadapi dalam upaya percepatan pengesahan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Ketua tim, Bapak Ahmad Sahrun selaku Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program nasional ini.
“Kita harus menanggalkan ego sektoral. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 adalah amanat langsung, bahkan progres percepatan KDMP saat ini turut dipantau langsung oleh Bapak Gubernur melalui sistem monitoring daring,” ujar Ahmad Sahrun.
Beliau juga mengingatkan bahwa tidak perlu ada kompetisi tidak sehat di antara para notaris. “Yang kita butuhkan adalah percepatan, keterbukaan akses, dan pelayanan hukum yang adil. Bukan dominasi oleh satu atau dua pihak.”
Mengacu pada data terupdate, Kabupaten Bombana memiliki 144 desa. Hingga hari ini, tiga desa telah berbadan hukum yaitu Desa Biru, Desa Lambikasi, dan Desa Langkowala. Sementara itu, 75 desa/kelurahan telah menyelesaikan Musyawarah Khusus, dan sisanya sedang dalam proses pelaksanaan musyawarah.
Dalam kesempatan ini, Tim juga menyampaikan pesan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sultra, sebagaimana tertuang dalam surat resmi yang telah diserahkan sehari sebelumnya kepada Pemerintah Kabupaten Bombana.
Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa:
“Penunjukan notaris dilakukan melalui mekanisme transparan, adil dan merata, tidak monopoli serta bebas dari KKN dengan mempertimbangkan kemudahan akses komunikasi antara pemohon dan notaris sebagai penerima kuasa.”
Audiensi diakhiri dengan komitmen bersama antara Dinas Koperasi, para notaris, dan Kanwil Kementerian Hukum Sultra untuk terus mendorong percepatan pembentukan koperasi berbadan hukum yang berdaya guna dan sah secara administrasi hukum.
Kakanwil Kemenkum Sultra Topan Sopuan juga sangat mengapresiasi semangat sinergi yang ditunjukkan, khususnya dalam menanggalkan ego sektoral demi menyukseskan program nasional ini. Penting untuk terus menjaga transparansi, keadilan, dan pemerataan dalam setiap tahapan penunjukan notaris. Hal ini sejalan dengan komitmen kita untuk memastikan akses pelayanan hukum yang mudah dan bebas dari praktik KKN.
Dengan komitmen bersama, Topan Sopuan yakin target percepatan KDMP di Kabupaten Bombana dapat tercapai, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
