Jakarta - Demi mengefisiensikan dan memaksimalkan kinerja Tusi Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan melakukan koordinasi awal. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk menyelaraskan terkait dengan kegiatan yang dilakukan Kemenkum Sultra selama berada di Sekretariat Jenderal Kemenkum. Jumat (10/01/2024)
“Diskusikan dulu apa yang akan dilakukan agar tidak hanya datang tanpa membawa hasil yang baik,” tegas Kakanwil.
Dalam kegiatan yang akan dilakukan di Setjen Kemenkum ini, Kanwil Kemenkum Sultra akan melakukan kunjungan ke biro-biro Setjen Kemenkum. Seperti Biro Perencanaan, Biro Barang Milik Negara, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian serta Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkum.
Terkait dengan kunjungan ke biro perencanaan, Kanwil Kemenkum Sultra akan membahas terkait dengan pengajuan Anggaran Belanja Tambahan terkait dengan gedung kantor Kemenkum Sultra. “Pertama pengajuan ABT untuk anggaran mobilisasi pindah kantor. Terus yang kedua, pengajuan ABT renovasi gedung IMIPAS, serta pengajuan usul alokasi anggaran dua tangga lift pada gedung baru Kemenkum Sultra,” ujarnya.
Selain dari itu, Kakanwil menyampaikan juga terkait dengan pengajuan ABT untuk sarana dan prasarana pada gedung Kemenkum yang baru nantinya.
Terkait dengan renovasi gedung tersebut, Kakanwil menyampaikan untuk kunjungan ke biro BMN agar membahas terkait dengan lelang fisik dari pengerjaan renovasi Kanwil Kemenkum Sultra yang lama. Selain itu juga, Kakanwil menyampaikan untuk membahas secara tegas terkait dengan SOP, mekanisme, dan sistem kerja bagi Pejabat Pengadaan.
“Terkait mekanisme kerja para pejabat pengadaan untuk membahas secara tegas terkait dengan mekanisme dan sistem kerjanya apakah mungkin ada langkah-langkah yang lebih baik dan lebih simpel terkait dengan hal tersebut,” pungkasnya.
Kakanwil menyampaikan untuk mengkomunikasikan terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil untuk BMN pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kakanwil menginstruksikan untuk melakukan diskusi bersama biro kepegawaian untuk memastikan langkah-langkah yang harus diambil terkait dengan SDM pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra dalam masa transisi Kementerian.
Selain itu juga, Kakanwil juga mengarahkan untuk melakukan koordinasi ke Pusdatin untuk membahas terkait masalah yang berkaitan dengan TI seperti Jaringan Internet, Sistem Surat Elektronik, perubahan domain kementerian hukum, serta terkait dengan email kedinasan dan Tanda Tangan Elektronik.
