Kendari — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan mengikuti secara daring kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Paralegal di Provinsi Jawa Tengah, sebuah agenda nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Acara ini menandai langkah penting pemerintah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke level desa dan kelurahan. Rabu (19/11/2025)
Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman menekankan bahwa pembentukan Posbankum merupakan wujud komitmen negara dalam mendekatkan layanan hukum kepada seluruh warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan masyarakat ekonomi lemah. Beliau mengungkapkan kebanggaannya terhadap capaian Jawa Tengah yang kembali memecahkan rekor MURI dengan jumlah Posbankum terbanyak.
“Keadilan bagi semua bukan hanya mimpi, melainkan kebutuhan yang harus kita wujudkan bersama,” tegas Supratman dalam sambutannya. Beliau menambahkan bahwa pola penyelesaian sengketa di tingkat desa—khususnya melalui juru damai dan para legal harus menjadi contoh nasional karena mampu menyelesaikan konflik secara damai dan berkeadilan.
Beliau juga menyoroti bahwa Posbankum kini menjadi perhatian internasional. Ia menyampaikan bahwa Indonesia telah mempresentasikan keberhasilan program ini di forum Justice Action Coalition yang beranggotakan 21 negara. Posbankum dipandang sebagai inovasi strategis yang memperkuat akses keadilan di tingkat akar rumput.
Selain itu, Menteri Hukum, Supratman menegaskan bahwa Posbankum memiliki peran vital dalam implementasi restorative justice, terlebih menjelang berlakunya KUHAP dan KUHP baru pada Januari 2026.
“Penyelesaian masalah sebisa mungkin dilakukan secara restoratif, dan Pos Bantuan Hukum adalah ruang terdekat yang bersinggungan langsung dengan masyarakat,” tuturnya.
Kakanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan yang mengikuti kegiatan ini menyampaikan dukungannya terhadap arah kebijakan nasional tersebut. Beliau menilai pembentukan Posbankum desa/kelurahan akan sangat relevan untuk memperkuat layanan hukum di Sulawesi Tenggara yang memiliki wilayah luas dan karakter masyarakat yang beragam.
“Keberhasilan Jawa Tengah harus menjadi inspirasi bagi kita semua. Di Sulawesi Tenggara, kami berkomitmen memperkuat layanan bantuan hukum dan mendorong peran para legal desa agar mampu menjadi garda terdepan penyelesaian masalah hukum di masyarakat.”
Beliau juga menekankan pentingnya pemanfaatan sistem pelaporan yang dikembangkan oleh BPHN agar data permasalahan hukum di masyarakat dapat terpetakan secara nasional dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
Acara peresmian dan pembukaan pelatihan paralegal tersebut juga dihadiri oleh para kepala daerah, kepala desa, lurah, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan, mencerminkan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat akses keadilan. Pemerintah berharap sinergi semacam ini dapat terus diperluas ke seluruh provinsi, termasuk di Sulawesi Tenggara.
Dengan dukungan semua pihak, pembentukan Posbankum di desa dan kelurahan diyakini mampu mempercepat terwujudnya masyarakat yang sadar hukum, berkeadilan, dan mampu menyelesaikan sengketa secara damai di tingkat lokal.
