Kendari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra), Topan Sopuan mengikuti secara daring kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Pembukaan Pelatihan Paralegal yang diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Rabu (04/02/2026)
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas dan dihadiri oleh unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan di bidang bantuan hukum.
Peresmian Posbankum ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional Kementerian Hukum dalam rangka memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan, sekaligus memastikan bahwa masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, dapat memperoleh layanan hukum yang mudah, cepat, dan berkeadilan.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman menegaskan bahwa kehadiran Posbankum dan pelaksanaan pelatihan paralegal bukan sekadar pembentukan kelembagaan formal, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak konstitusional masyarakat atas keadilan. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara kementerian, pemerintah daerah, aparat desa, serta organisasi bantuan hukum dalam membangun sistem bantuan hukum yang efektif dan berkelanjutan.
“Pos Bantuan Hukum harus menjadi ruang penyelesaian masalah hukum yang dekat dengan masyarakat. Melalui peran paralegal dan aparat desa, berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan secara persuasif dan berkeadilan tanpa harus selalu berujung pada proses litigasi,” ujarnya
Selain peresmian Posbankum, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pembukaan Pelatihan Paralegal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, lurah, serta unsur masyarakat agar memiliki pemahaman dasar hukum dan keterampilan dalam memberikan pendampingan awal terhadap persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Pelatihan ini diharapkan mampu mencetak paralegal yang profesional, berintegritas, serta mampu menjadi mitra strategis organisasi bantuan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sultra dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap kebijakan nasional Kementerian Hukum. Menurutnya, Posbankum dan paralegal memiliki peran penting dalam membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat.
“Kami memandang Posbankum dan pelatihan paralegal sebagai instrumen strategis dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Pengalaman dan praktik baik yang diterapkan di Sulawesi Tengah menjadi referensi penting untuk terus memperkuat pelaksanaan bantuan hukum di Sulawesi Tenggara,” ungkapnya.
Perlu diketahui bersama, pembentukan Posbankum di Wilayah Sulawesi Tenggara telah mencapai 100 persen dan bersama dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sultra, Kanwil Kemenkum Sultra telah melaksanakan pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan Angkatan I Tahun 2026. Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan akses layanan hukum yang lebih dekat kepada masyarakat.
Melalui peresmian Posbankum dan pelaksanaan pelatihan paralegal ini, diharapkan terbangun ekosistem bantuan hukum yang solid, kolaboratif, dan berkelanjutan, sehingga keadilan tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit dijangkau, melainkan hadir nyata di tengah kehidupan masyarakat.
