Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara turut serta dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Triwulan II Tahun 2025 secara daring. Kegiatan penting ini diikuti dari Aula Kanwil Kemenkum Sultra, memastikan partisipasi aktif dalam evaluasi nasional. Senin (16/06/2025)
Pelaksanaan Monev RKT RB Triwulan II ini merupakan agenda rutin Kementerian Hukum yang bertujuan untuk memantau progres dan capaian program reformasi birokrasi di seluruh unit kerja. Meskipun dilaksanakan secara daring dari pusat, Kanwil Kemenkum Sultra tetap berpartisipasi penuh dengan menghadirkan jajaran pejabat terkait di Aula Kanwil.
Hadir dalam kegiatan virtual ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra Topan Sopuan bersama Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, I Putu Dharmayasa, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Ahmad Sahrun, Ahli Perencana Madya, Ruslan, serta Analis SDM Aparatur Muda, Saeful Rizzal.
Mereka secara seksama mengikuti pemaparan, diskusi, dan arahan yang disampaikan oleh tim dari pusat terkait capaian serta kendala yang dihadapi dalam implementasi reformasi birokrasi selama Triwulan II 2025. Diskusi juga dilakukan internal untuk menyelaraskan pemahaman dan merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan di tingkat wilayah. Fokus utama pembahasan meliputi efisiensi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menekankan pentingnya adaptasi teknologi dalam evaluasi kinerja.
"Partisipasi daring ini membuktikan komitmen kita untuk terus beradaptasi dan memastikan seluruh capaian reformasi birokrasi di wilayah dapat terpantau dengan baik. Kita harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja, dengan memanfaatkan setiap evaluasi sebagai momentum perbaikan," ujar Topan Sopuan singkat.
Kegiatan Monev RKT RB Triwulan II secara daring ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Kanwil Kemenkum Sultra untuk terus menyempurnakan implementasi program reformasi birokrasi, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan melayani.
