Kendari — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan menerima kunjungan resmi dari tim Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) realisasi pelaksanaan anggaran pada Kanwil Kemenkum Sultra, Rabu (19/11).
Kunjungan yang dilaksanakan oleh Tim Biro Keuangan Setjen ini secara khusus meninjau efektivitas perencanaan, penyerapan, serta akuntabilitas pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Kehadiran tim monev ini menjadi langkah strategis untuk memastikan tata kelola anggaran di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menyambut baik agenda ini dan menegaskan komitmen jajarannya dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas.
“Kami berupaya menjaga agar realisasi pelaksanaan anggaran di Kanwil Kemenkum Sultra dapat berjalan optimal, tertib, dan akuntabel. Monev dari Biro Keuangan Setjen ini tentu menjadi penguatan bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola anggaran,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, tim Biro Keuangan memberikan arahan teknis terkait evaluasi kinerja anggaran, melakukan pengecekan terhadap dokumen pendukung, serta memberikan beberapa catatan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serapan anggaran.

“Kami berharap seluruh satuan kerja dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan anggaran. Tata kelola keuangan yang baik adalah fondasi dari kinerja organisasi yang berkualitas,” ungkap salah satu perwakilan Biro Keuangan Setjen.
Kegiatan monev ini juga menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya sekadar memenuhi target serapan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Sulawesi Tenggara.
Dengan terlaksananya monev ini, Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja penganggaran yang efektif, efisien, dan berintegritas sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.


