Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara mengadakan rapat persiapan penting sebagai langkah akhir menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Topan Sopuan, didampingi oleh para pejabat tinggi lainnya, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif Faturahman; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, Chandrafriandi Achmad; serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Putu Dharmayasa.
Pertemuan yang didampingi juga oleh perwakilan Biro Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Kemenkum Sultra dalam menghadapi penilaian, wawancara, dan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Dalam rapat tersebut, seluruh tim membedah secara mendalam seluruh aspek yang akan dinilai oleh Tim TPN. Fokus utama pembahasan adalah memastikan bahwa semua data, dokumen, dan implementasi program telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Topan Sopuan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar unit kerja untuk menyajikan data yang akurat dan terintegrasi. Hal ini mencakup tidak hanya kelengkapan administrasi, tetapi juga bukti nyata dari perbaikan pelayanan publik yang telah dilakukan.
Salah satu poin krusial dalam rapat adalah finalisasi materi paparan yang akan disampaikan kepada Tim TPN. Paparan ini akan memuat pencapaian, inovasi unggulan, dan bukti komitmen Kemenkumham Sultra dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Beberapa inovasi yang dipersiapkan untuk dipresentasikan antara lain:
* Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah dioptimalkan untuk mempercepat proses layanan bagi masyarakat.
* Inovasi digital untuk mempermudah akses informasi hukum dan layanan keimigrasian, seperti aplikasi berbasis mobile atau layanan daring.
* Program pembinaan hukum yang menyentuh langsung masyarakat, seperti penyuluhan hukum gratis dan layanan konsultasi hukum.
* Peningkatan integritas pegawai melalui program-program internal seperti zona integritas dan pakta integritas.
Rapat ini menjadi penegasan atas komitmen seluruh jajaran Kemenkumham Sultra untuk meraih predikat WBBM. Tubagus Erif Faturahman menjelaskan bahwa pencapaian WBBM bukan sekadar target, tetapi merupakan manifestasi dari komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan menghilangkan praktik korupsi. Sementara itu, Chandrafriandi Achmad dan I Putu Dharmayasa memastikan bahwa aspek teknis dan administratif, termasuk kesiapan sarana dan prasarana, sudah berada dalam kondisi prima.
Secara keseluruhan, rapat persiapan ini menandai fase krusial dalam perjalanan Kemenkum Sultra. Seluruh tim kini siap untuk menghadapi penilaian Tim TPN dengan keyakinan dan optimisme, berbekal data, inovasi, dan semangat pelayanan yang kuat.
