JAKARTA – Langkah strategis terus diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tenggara dalam memastikan standar pelayanan publik tetap berada di level tertinggi. Terbaru, Tim Kerja Perencanaan Kanwil Kemenkum Sultra melakukan kunjungan koordinasi ke Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum di Jakarta. Rabu (11/03/2026)
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi data perencanaan serta mengajukan usulan pemenuhan Barang Milik Negara (BMN) dan sarana prasarana (sarpras) yang mendesak untuk menunjang operasional di wilayah Bumi Anoa.
Delegasi dari Sulawesi Tenggara diterima langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Rahmi Widhiyanti. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan berfokus pada pemetaan kebutuhan sarana prasarana yang mampu mengakselerasi kinerja pegawai sekaligus memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat yang mengakses layanan hukum.
Rahmi Widhiyanti memberikan arahan mengenai pentingnya penyusunan perencanaan yang berbasis data dan skala prioritas. Beliau menekankan bahwa setiap usulan sarpras harus berorientasi pada hasil (output) yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik di daerah.
Poin Strategis Koordinasi:
1. Optimalisasi BMN: Penataan kembali kebutuhan aset agar tepat guna dan tepat sasaran.
2. Modernisasi Sarpras: Pengajuan sarana pendukung yang lebih modern guna mendukung transformasi digital pelayanan hukum.
3. Peningkatan Kapasitas Kerja: Memastikan setiap pegawai didukung oleh fasilitas yang memadai untuk mencapai target kinerja organisasi.
Koordinasi ini menjadi sangat penting mengingat dinamika kebutuhan masyarakat akan layanan hukum di Sulawesi Tenggara yang terus meningkat, sehingga memerlukan dukungan infrastruktur yang mumpuni.
Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menegaskan bahwa koordinasi langsung ke Ibu Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi adalah bagian dari upaya transparansi dan profesionalisme dalam membangun institusi.
"Perencanaan yang matang adalah separuh dari keberhasilan. Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan bahwa kebutuhan sarana prasarana di Sultra benar-benar terjawab secara akurat. Tujuannya satu: agar pegawai dapat bekerja dengan maksimal dan masyarakat Sulawesi Tenggara menerima pelayanan yang cepat, tepat, dan nyaman," ujar Topan Sopuan
