JAKARTA – Dalam upaya mengoptimalkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang/jasa, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, James Alexander Kaihatu, bersama tim, melaksanakan kunjungan koordinasi ke Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum di Jakarta.
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Biro BMN, Nur Pramesti Armida dan Diandra. Agenda utama pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi proses pengelolaan data pengadaan, khususnya terkait kebutuhan pengunggahan (upload) data ke dalam sistem Sipastiku yang didasarkan pada permintaan Satuan Kerja (Satker) serta keberadaan POKMIL (Kelompok Pemilihan).
Dalam diskusi teknis tersebut, diperoleh kesepakatan penting bahwa bagi Satker yang tidak memiliki POKMIL atau tidak melakukan kegiatan pengadaan sepanjang tahun 2025, maka kewajiban pengunggahan data ke sistem Sipastiku ditiadakan.
Terkait pencatatan realisasi pekerjaan, disepakati bahwa proses tersebut akan dilakukan melalui sistem LPS. Untuk memastikan kelancaran teknis di lapangan, direncanakan koordinasi lanjutan secara daring melalui platform Zoom bersama pihak terkait, Iqmal, yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan atau akhir April mendatang.
Menekankan pentingnya akurasi dan kedisiplinan data, pihak Biro BMN menyoroti urgensi pencatatan realisasi secara berkala. Hal ini dilakukan guna menghindari penumpukan beban kerja di akhir tahun anggaran serta memastikan seluruh data yang diunggah memiliki kesesuaian dengan hasil perencanaan yang telah diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Menanggapi kegiatan koordinasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, memberikan apresiasi positif. Menurutnya, langkah proaktif yang dilakukan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum merupakan bentuk komitmen Kanwil Kementerian Hukum Sultra dalam mendukung tertib administrasi.
"Koordinasi ini krusial untuk memastikan setiap kebijakan terkait BMN dan pengadaan selaras dengan arahan dari pusat. Saya berharap hasil pertemuan ini segera ditindaklanjuti oleh seluruh satuan kerja di jajaran Kanwil Sultra, sehingga tertib administrasi data pengadaan dapat tercapai dengan akuntabel dan tepat waktu," tegas Topan Sopuan.
