Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara koordinasi dengan perwakilan Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Pusat terkait rencana pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pembinaan dan penguatan Sekretariat Wilayah Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Selasa (14/4/2026).
Kegiatan koordinasi ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Candrafriandi Achmad, bersama jajaran terkait.
Pembahasan difokuskan pada penyusunan konsep kegiatan FGD, materi pembinaan, serta strategi penguatan peran Sekretariat Wilayah FKK dalam mendukung perumusan dan komunikasi kebijakan di daerah.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa penguatan Forum Komunikasi Kebijakan memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas kebijakan di daerah.
“FKK harus mampu menjadi wadah komunikasi yang efektif dalam menyelaraskan kebijakan antara pusat dan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan implementatif,” ujarnya.
