Jakarta - Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-25 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat pelindungan terhadap karya dan inovasi anak bangsa. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa kekayaan intelektual (KI) merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Tahun ini spesial karena tema global WIPO, ‘Intellectual Property and Music: Feel the Beat of IP’, menyoroti pentingnya pelindungan KI di industri musik. Di Indonesia, tema nasional kami ‘Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital’ mencerminkan komitmen melindungi kreativitas di era digital,” ujar Supratman di Jakarta, Sabtu, 26 April 2025.

Supratman menambahkan, transformasi digital yang tengah berlangsung harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mempercepat tumbuhnya industri berbasis kreativitas. Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, menyampaikan bahwa peringatan tahun ini menjadi lebih bermakna karena 2025 telah ditetapkan sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri.

“Tema nasional yang kami usung adalah bentuk nyata komitmen DJKI dalam melindungi dan mengembangkan kreativitas dan inovasi anak bangsa, termasuk di bidang musik dan seni, dalam menghadapi era digital,” jelas Razilu.

Razilu menjelaskan bahwa DJKI telah mencanangkan dua program strategis utama yakni Catur Program Unggulan (CPU) dan Catur Program Prioritas (CPP). CPU mencakup Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia, Akselerasi Penyelesaian Permohonan Intelektual, Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, dan Mobile Intellectual Property Clinic sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun ini, DJKI menyelenggarakan berbagai kegiatan inovatif dan inklusif seperti layanan konsultasi dan pendaftaran KI gratis, klinik KI bergerak di seluruh kantor wilayah, lomba paduan suara Mars DJKI, bazar, mini games, hingga santunan anak yatim.

“Puncak peringatan akan digelar bulan Mei dalam bentuk Expose dan Apresiasi Kinerja DJKI di Graha Pengayoman. Kami akan memaparkan capaian kerja, meluncurkan inovasi POP HC dan Laman Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia, serta melakukan penetapan Kawasan Berbasis KI dan Kick-off Roadmap KI Nasional,” tambahnya.

Selain itu, akan dilakukan penyerahan berbagai penghargaan dan sertifikasi seperti Sertifikat Merek UMKM, Surat Pencatatan Ciptaan, serta hadiah kepada pemenang Aransemen Mars KI Indonesia.

Razilu juga melaporkan bahwa pada triwulan I tahun 2025, DJKI mencatatkan total 70.838 permohonan kekayaan intelektual, didominasi oleh hak cipta (36.296 permohonan) dan merek (29.773 permohonan). Dari jumlah tersebut, DJKI telah menyelesaikan 116.126 permohonan.

“Ini menunjukkan komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat,” pungkas Razilu.

DJKI juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Kekayaan Intelektual Indonesia, yang merupakan mandat dari Kementerian PPN/Bappenas dalam Program Prioritas Nasional 2025–2027.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkum Sultra), Topan Sopuan, turut menyampaikan dukungannya terhadap upaya nasional dalam memperkuat pelindungan kekayaan intelektual. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menumbuhkan kesadaran akan nilai KI dan memfasilitasi pendaftaran KI bagi para pelaku usaha dan inventor terkhusus di Sulawesi Tenggara.

"Kami di Sulawesi Tenggara sangat antusias dengan momentum Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ini. Tema nasional yang diusung sangat relevan dengan potensi kreativitas dan inovasi yang dimiliki daerah kami, termasuk di sektor seni, budaya, dan produk-produk lokal unggulan," ujar Topan.

Topan menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sultra siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menyosialisasikan pentingnya pelindungan KI, memfasilitasi pendaftaran, serta mendorong pemanfaatan KI sebagai aset ekonomi daerah.

"Program-program seperti Mobile Intellectual Property Clinic yang menjangkau wilayah-wilayah di Sulawesi Tenggara akan sangat membantu masyarakat kami dalam mendapatkan informasi dan layanan terkait KI, seperti yang tengah kami lakukan dalam kegiatan HUT Sultra ke-61 di Kabupaten Kolaka. Kami juga akan terus berupaya mengidentifikasi potensi KI di daerah untuk didaftarkan dan dilindungi," tegasnya.

Topan berharap, dengan meningkatnya kesadaran dan pelindungan KI, akan semakin banyak karya dan inovasi dari Sulawesi Tenggara yang dapat berkontribusi pada kemajuan ekonomi daerah dan nasional.

Dengan adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari tingkat pusat hingga daerah, diharapkan ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia akan semakin kondusif bagi lahirnya karya-karya kreatif dan inovatif yang berdaya saing global.

Selamat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-25 Tahun 2025. Mari wujudkan Indonesia yang berdaya saing global melalui perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual yang berkelanjutan.

Kolaka – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Tubagus Erif Faturahman melakukan kunjungan sosialisasi yang signifikan ke berbagai booth instansi pemerintah kabupaten/kota se-Sultra yang turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tenggara ke-61 di Kabupaten Kolaka. Jumat (25/04/2025)

Kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi setiap daerah di Sulawesi Tenggara.

Dalam interaksinya dengan perwakilan dari berbagai instansi, Tubagus menekankan bahwa perlindungan KI, seperti indikasi geografis, paten, merek, dan hak cipta, memiliki peran krusial dalam mendorong inovasi, kreativitas, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kekayaan Intelektual merupakan aset berharga yang perlu dilindungi. Dengan melindungi KI, daerah dapat menjaga keunikan produk unggulan, meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan pada akhirnya mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan pula mengenai berbagai jenis Kekayaan Intelektual yang relevan dengan potensi daerah di Sultra, serta mekanisme pendaftaran dan perlindungannya. Diharapkan, kegiatan ini dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan melindungi potensi KI yang dimiliki daerahnya masing-masing.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan menyampaikan apresiasinya atas antusiasme pemerintah kabupaten/kota dalam kegiatan sosialisasi ini. Beliau menekankan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga merupakan komitmen bersama seluruh elemen daerah.

"Sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Kanwil Kemenkum dan pemerintah daerah adalah kunci utama dalam membangun kesadaran dan ekosistem KI yang kondusif di provinsi kita," ujar Topan.

Lebih lanjut, Topan berharap agar sosialisasi ini menjadi langkah awal yang konkret bagi setiap daerah untuk mulai menginventarisasi dan melindungi potensi Kekayaan Intelektualnya. Beliau juga menyampaikan komitmen Kanwil Kemenkum Sultra untuk terus memberikan pendampingan dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah dalam proses pendaftaran dan pengelolaan KI.

"Kami siap untuk terus bersinergi dan memberikan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara dalam upaya melindungi Kekayaan Intelektual yang dimiliki. Mari bersama-sama kita jadikan KI sebagai motor penggerak inovasi dan pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya.

Partisipasi aktif dari Kanwil Kemenkum Sultra dalam perayaan HUT Provinsi ini menunjukkan komitmen instansi tersebut dalam mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan kesadaran hukum, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual. Langkah ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi terciptanya ekosistem KI yang kondusif di seluruh Sulawesi Tenggara.

Kolaka – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) turut memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tenggara ke-61 dengan menggelar layanan konsultasi dan informasi langsung terkait Kekayaan Intelektual (KI) di Kabupaten Kolaka. Kegiatan ini sekaligus memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 April setiap tahunnya. Jumat (25/04/2025)

Bertempat di GOR Koni Kolaka, booth Kemenkum Sultra menjadi pusat perhatian masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pendaftaran merek, hak cipta, paten, dan desain industri. Antusiasme masyarakat Kolaka terlihat jelas dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait prosedur pendaftaran dan manfaat perlindungan KI bagi usaha dan karya mereka.

Salah satu yang menjadi perhatian yakni kunjungan 4 mahasiswa asal Kolaka yang aktif dalam kegiatan kewirausahaan dan memiliki karya cipta. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi langsung mengenai proses pendaftaran merek dagang untuk produk usaha mereka dan pendaftaran hak cipta atas karya intelektual yang telah dihasilkan.

Salah satu mahasiswa yang berkonsultasi terkait kekayaan intelektual tersebut yakni Andi. Ia mengungkapkan kegembiraannya dengan adanya layanan on site Kanwil Kemenkum Sultra ini. "Saya sangat berterima kasih kepada Kemenkum Sultra yang telah hadir langsung di Kolaka. Informasi yang diberikan sangat membantu dan membuka wawasan kami tentang pentingnya merek untuk melindungi usaha kecil seperti yang sedang saya rintis. Dengan adanya konsultasi ini, saya jadi lebih yakin dan mengerti langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendaftarkan merek produk saya."

Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa kehadiran Kemenkum di tengah perayaan HUT Sultra ini merupakan wujud komitmen untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan Kekayaan Intelektual.

"Kami ingin masyarakat Sultra, khususnya di Kolaka, semakin sadar akan pentingnya melindungi karya dan inovasi mereka melalui mekanisme Kekayaan Intelektual. Ini adalah aset berharga yang perlu diamankan untuk kemajuan ekonomi dan kreativitas daerah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif Faturahman menambahkan, "Kehadiran kami di Kolaka ini adalah wujud nyata dari upaya Kemenkum Sultra untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan memberikan pelayanan yang mudah diakses. Kami berharap, dengan adanya layanan konsultasi langsung ini, semakin banyak masyarakat Sultra yang teredukasi dan termotivasi untuk melindungi Kekayaan Intelektual mereka, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah."

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Kolaka, akan pentingnya Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kreatif dan perlindungan hukum atas inovasi dan karya anak bangsa. Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan mendukung pengembangan ekosistem Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Kolaka – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuka booth khusus kekayaan intelektual (KI) dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tenggara ke-61 yang diselenggarakan di Kabupaten Kolaka. Jumat (25/04/2025)

Kehadiran booth ini disambut antusias oleh masyarakat setempat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pendaftaran hak cipta, merek, paten, desain industri, indikasi geografis (IG), dan potensi pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Salah satu pengunjung yang turut memanfaatkan kesempatan ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan, Haerudin. Beliau melakukan konsultasi intensif terkait proses pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk produk unggulan daerahnya, yaitu Jeruk Siompu. Selain itu, Kadis Kebudayaan Busel itu juga berkonsultasi mengenai mekanisme pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang dimiliki oleh Kabupaten Buton Selatan.

Jeruk Siompu merupakan varietas jeruk khas yang tumbuh subur di Pulau Siompu, Kabupaten Buton Selatan. Jeruk ini dikenal memiliki cita rasa yang unik, perpaduan antara manis dan sedikit asam yang menyegarkan, serta aroma yang khas dan menggugah selera.

Selain rasanya yang istimewa, Jeruk Siompu juga memiliki kulit buah yang tipis dan berwarna hijau kekuningan saat matang, serta kandungan air yang cukup banyak.

Potensi Jeruk Siompu sebagai produk unggulan daerah dengan ciri khas yang kuat inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk mendaftarkannya sebagai Indikasi Geografis, sehingga memiliki perlindungan hukum dan meningkatkan nilai jualnya.

Kehadiran Haerudin selaku Kadis Kebudayaan Busel di booth Kemenkum Sultra ini semakin memperkuat citra Kabupaten Buton Selatan sebagai salah satu pemerintah daerah yang aktif dalam pelindungan dan pelestarian kekayaan intelektualnya. Kabupaten Buton Selatan sendiri dikenal sebagai daerah dengan jumlah pencatatan KIK terbanyak di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat Kolaka dan kunjungan dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Beliau menekankan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari upaya Kemenkum Sultra dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelindungan kekayaan intelektual sebagai aset bangsa.

"Kami sangat senang dapat hadir langsung di tengah masyarakat Kolaka dalam perayaan HUT Sultra ini. Antusiasme masyarakat terhadap informasi kekayaan intelektual sangat tinggi, dan kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik serta pendampingan dalam proses pendaftaran maupun pencatatan KI," ujarnya.

"Konsultasi terkait pendaftaran IG untuk Jeruk Siompu dan pencatatan KIK oleh Bapak Haerudin dari Buton Selatan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi potensi lokalnya. Kami berharap ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Sultra untuk turut aktif dalam pelindungan kekayaan intelektual."

Diharapkan, kegiatan pelayanan langsung ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran KI di Sulawesi Tenggara serta mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai motor penggerak perekonomian daerah.

Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Baubau tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau, Kamis (24/04/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memastikan bahwa substansi rancangan peraturan daerah telah selaras dengan norma hukum yang berlaku secara nasional.

Proses kegiatan melibatkan Tim Pengharmonisasian Kemenkum Sultra bersama perwakilan Pemerintah Kota Baubau. 

Dari pihak Pemkot Baubau, kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Baubau, Rian Sahlan, didampingi sejumlah pejabat terkait lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan pentingnya harmonisasi sebagai tahapan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap regulasi yang disusun oleh pemerintah daerah tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan birokrasi yang profesional dan berintegritas,” jelas Topan.