Jakarta, 15 Desember 2025 — Seluruh pimpinan unit kerja pusat dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) dari Sabang hingga Merauke berkumpul di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, hari ini. Pertemuan strategis tersebut adalah Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025, yang dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.

Rakor yang berlangsung hingga 18 Desember 2025 ini dirancang sebagai platform kunci untuk mengukur capaian kinerja tahun 2025, memperkuat akuntabilitas, dan merumuskan langkah taktis guna menyelaraskan perencanaan program prioritas Kemenkum untuk Tahun Anggaran 2026.

Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, dalam laporannya menyebutkan bahwa forum ini vital untuk meningkatkan tata kelola kinerja dan menyamakan persepsi strategis antara pusat dan daerah. Rangkaian kegiatan Rakor mencakup evaluasi mendalam terhadap kinerja Kanwil, pembahasan komisi, dan puncak acara berupa pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi dalam reformasi birokrasi dan capaian kinerja.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam sambutan utamanya menekankan bahwa pengendalian kinerja adalah fondasi untuk memastikan setiap program kementerian memberikan dampak nyata dan terukur bagi masyarakat.

“Ini bukan hanya rutinitas penutupan tahun, tetapi momentum strategis untuk melakukan introspeksi atas apa yang sudah dicapai, dan yang lebih penting, memperbarui komitmen kita dalam meningkatkan kualitas layanan hukum serta akses keadilan,” tegas Menteri Supratman.

Beliau secara khusus menyoroti pentingnya soliditas dan kolaborasi antara pusat dan daerah. “Keberhasilan Kemenkum sepenuhnya bergantung pada sinergi seluruh jajaran. Setiap kebijakan harus dijamin mampu dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri,” tambahnya, mendorong implementasi yang komunikatif dan efektif.

Komitmen untuk menindaklanjuti arahan Menteri ini langsung disambut oleh perwakilan daerah. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara (Sultra), Topan Sopuan, menegaskan kesiapan jajarannya.

“Kami di Sultra siap mengimplementasikan dan menginternalisasi seluruh strategi dari Rakor ini. Sinergi yang kuat antara pusat dan Kanwil adalah prasyarat utama agar program prioritas kementerian, khususnya peningkatan layanan publik dan penegakan hukum yang berkeadilan, dapat tercapai secara optimal di Sulawesi Tenggara,” ujar Topan Sopuan. Ia melihat Rakor ini sebagai stimulus kuat bagi Kanwil Sultra untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan publik terbaik.

Rakor ini dihadiri lengkap oleh pimpinan Kanwil Sultra, termasuk Kepala Divisi PPPH Chandrafriandi Achmad, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tubagus Erif Faturahman, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum I Putu Dharmayasa, bersama dengan seluruh pimpinan Kemenkum se-Indonesia, menandai kesiapan institusi dalam menghadapi tantangan kinerja tahun 2026.

Kendari, 15 Desember 2025 – Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara memberikan pembekalan mengenai dunia kerja di lingkungan Kementerian Hukum kepada peserta Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi Batch 3. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pembekalan awal guna mempersiapkan peserta sebelum terlibat langsung dalam aktivitas kerja di masing-masing unit kerja.

Dalam paparannya, staf Bagian Kepegawaian menjelaskan struktur organisasi, tugas dan fungsi Kementerian Hukum, sistem kerja birokrasi, serta budaya kerja yang diterapkan di Kanwil Kemenkum Sultra. Peserta juga dibekali pemahaman terkait disiplin, etika profesi, serta nilai-nilai integritas yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa pembekalan dunia kerja ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan profesionalisme peserta magang. “Program magang bukan hanya sarana menambah pengalaman kerja, tetapi juga media pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas. Saya berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar dan berkontribusi secara positif,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen memberikan pendampingan dan pembinaan yang optimal selama pelaksanaan magang. Dengan dukungan Bagian Kepegawaian dan unit kerja terkait, diharapkan peserta magang mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja birokrasi serta memperoleh pengalaman yang bermanfaat sebagai bekal memasuki dunia kerja di masa mendatang.

Kendari, 15 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara mengikuti kegiatan Pembekalan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi Batch 3 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan terhadap pengembangan kompetensi generasi muda. Kegiatan ini diikuti oleh 8 orang peserta magang lulusan perguruan tinggi yang akan melaksanakan program magang di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra.

Pembekalan ini bertujuan memberikan pemahaman awal kepada peserta terkait tugas dan fungsi Kementerian Hukum, budaya kerja, etika profesi, serta nilai-nilai integritas dan disiplin aparatur. Selain peserta magang, kegiatan tersebut juga diikuti oleh staf Bagian Kepegawaian Kanwil Kemenkum Sultra sebagai bentuk pendampingan dan koordinasi teknis agar pelaksanaan program magang berjalan tertib, terarah, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa program magang ini merupakan sarana strategis untuk memperkenalkan dunia kerja birokrasi kepada generasi muda sekaligus menyiapkan SDM unggul di bidang hukum. “Melalui program magang ini, para lulusan perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan kompetensi, menambah pengalaman kerja, serta menanamkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme sejak dini. Kami mendorong peserta untuk aktif belajar dan beradaptasi dengan budaya kerja Kementerian Hukum,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan staf kepegawaian menjadi bagian penting dalam memastikan pembinaan dan pengawasan peserta magang berjalan optimal. Dengan pembekalan yang matang dan pendampingan yang berkelanjutan, Kanwil Kemenkum Sultra berharap seluruh peserta magang dapat mengikuti program dengan baik serta memberikan kontribusi positif selama pelaksanaan magang di lingkungan Kementerian Hukum.

Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Bombana tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029, Senin (15/12/2025).

‎Harmonisasi ini bertujuan memastikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Bombana selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menegaskan bahwa penetapan IKU harus disusun secara komprehensif dan berbasis hasil.

“Harmonisasi memastikan bahwa indikator yang ditetapkan memiliki dasar hukum yang kuat, selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan, serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi yang objektif,” ujar Topan Sopuan.

‎Rapat harmonisasi melibatkan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sultra bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Muna, yakni Raperbup tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan serta Raperbup tentang Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, Senin (15/12/2025).

‎Harmonisasi ini bertujuan memastikan kedua Raperbup disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menegaskan bahwa pengaturan retribusi daerah harus mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.

“Harmonisasi menjadi langkah penting agar regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat dilaksanakan secara efektif,” ujar Topan Sopuan.

‎Rapat harmonisasi melibatkan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sultra bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Muna.