Buteng - 27 November 2025, Berkunjung Ke Kantor Bupati Buteng Tengah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum diterima langsung oleh Bupati Buton Tengah didampingi Asisten I Sekda Buton Tengah yang membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kepala Divisi Pelayanan dalam kunjungannya menyampaikan maksud dan tujuan yaitu untuk melaksanakan sosialisasi terkait Perseroan Perorangan. Lebih lanjut Kepala Divisi pelayanan Hukum menyampaikan manfaat dari Pendirian Perseroan Perorangan yaitu memberikan bentuk legalitas badan usaha yang dapat diperoleh dengan mudah dan berbiaya murah.

Mendengar hal tersebut, Bupati Buton Tengah menyambut dengan positif giat sosialisasi perseroan perorangan yang diselenggaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah dengan menggandeng Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Bupati Buton Tengah juga berharap kegiatan sosialisasi Perseroan Perorangan dapat kembali dilaksanakan dengan mengundang seluruh UMKM dan IKM se Buton Tengah mengingat banyak pengusaha-pengusaha muda dengan potensi yang harus terus dikembangkan sebagai bentuk dukungan dari pemerintah dalam meningkatkan dan membina pengusaha UMKM dan IKM di Buton Tengah.

Menanggapi kegiatan kunjungan dan pelaksanaan sosialisasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah atas dukungan dan sinergi dalam mendorong percepatan legalitas badan usaha bagi UMKM dan IKM.

"Perseroan Perorangan merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan pelaku usaha di daerah. Dengan memiliki legalitas yang kuat, pelaku UMKM dan IKM dapat lebih mudah memperoleh akses permodalan, memperluas jaringan usaha, serta meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan bisnis. Kami berharap kegiatan sosialisasi seperti ini bisa terus diperluas dan menyentuh seluruh pelaku usaha di Buton Tengah sebagai upaya bersama mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Topan Sopuan.

Beliau juga menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sultra untuk terus hadir dan memberikan pendampingan hukum bagi pelaku usaha serta mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Konawe Utara — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melalui Divisi Pelayanan Hukum melakukan kunjungan ke Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Utara dalam rangka memfasilitasi pendaftaran Perseroan Perorangan serta pendaftaran Merek bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe Utara. Kamis (27/11)

Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Utara, Yusnah. Tim Kanwil Kemenkum Sultra yang didampingi oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Ahmad Sahrun memberikan pendampingan teknis terkait proses pendaftaran, persyaratan yang harus dipenuhi, serta mekanisme pelayanan daring dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pendampingan ini diharapkan dapat mempercepat legalisasi usaha masyarakat dan memberikan perlindungan hukum atas kegiatan usaha mereka.

Kadis Kopersi dan UMKM Kabupaten Konawe Utara, Yusnah menyampaikan apresiasinya kepada Kanwil Kemenkum Sultra atas dukungan yang diberikan dalam pemberdayaan UMKM daerah. Menurutnya, legalitas merupakan aspek penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan akses pelaku usaha terhadap berbagai peluang pembiayaan maupun kemitraan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan menegaskan bahwa legalitas usaha adalah fondasi penting bagi UMKM untuk berkembang lebih kuat dan berdaya saing.

“Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan hukum yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM. Pendaftaran perseroan perorangan dan merek bukan hanya sekadar administrasi, tetapi bentuk perlindungan hukum dan langkah strategis untuk memastikan usaha masyarakat dapat tumbuh berkelanjutan,” ujarnya.

Beliau juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sultra akan terus memperluas jangkauan fasilitasi di seluruh kabupaten/kota sebagai bagian dari dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya nyata dalam memperkuat kolaborasi antarinstansi serta meningkatkan kualitas layanan publik di bidang hukum, khususnya bagi sektor UMKM yang menjadi penggerak ekonomi daerah.

Konawe Utara – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Konawe Utara dalam rangka koordinasi terkait pelaksanaan urusan pewarganegaraan di wilayah tersebut. Kunjungan ini merupakan langkah strategis Kanwil dalam memastikan layanan kewarganegaraan berjalan sesuai ketentuan serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah. Kamis (27/11/2025)

Koordinasi tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara, Ahmad Sukanto. Dalam pertemuan ini, Tim Kanwil Kemenkum Sultra yang didampingi oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Ahmad Sahrun membahas sejumlah isu dan kebutuhan teknis terkait pengurusan pewarganegaraan, termasuk pentingnya pemutakhiran data kependudukan, validitas dokumen pendukung, serta mekanisme pengusulan warga negara.

Kabupaten Konawe Utara yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Sulawesi Tenggara memiliki dinamika kependudukan yang cukup tinggi. Mobilitas penduduk, arus tenaga kerja, hingga keberadaan perusahaan pertambangan menjadi faktor yang memerlukan perhatian khusus dalam pelayanan administrasi kewarganegaraan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menegaskan bahwa koordinasi ini merupakan bagian dari upaya penguatan layanan kewarganegaraan di daerah dengan karakteristik pertumbuhan penduduk yang dinamis.

“Kami ingin memastikan seluruh proses pewarganegaraan di Kabupaten Konawe Utara berlangsung tertib, terukur, dan sesuai regulasi. Dengan mobilitas penduduk yang tinggi, penting bagi kita untuk menjaga akurasi data dan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Kanwil siap memberikan pendampingan teknis agar layanan pewarganegaraan di level daerah semakin optimal dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kepala Disdukcapil Konawe Utara, Sukanto menyambut baik kunjungan dan kerja sama ini serta menyatakan kesiapan pihaknya mendukung penuh kelancaran pelayanan pewarganegaraan, termasuk peningkatan kualitas data kependudukan dan kelengkapan dokumen yang diperlukan.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Sultra berharap dapat memperkuat kolaborasi dan memastikan pelayanan kewarganegaraan di Kabupaten Konawe Utara berlangsung optimal, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Buton Tengah, 27/11/2025 - Warisan budaya Tenun Buton Tengah kini semakin kokoh dari sisi perlindungan hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif Faturahman, secara resmi menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Penyerahan dilakukan langsung kepada Bupati Buton Tengah, Azhari, sebagai bentuk pengakuan bahwa Tenun Buton Tengah telah memenuhi standar keaslian, kualitas, serta karakteristik geografis yang khas.

Penetapan ini menjadi langkah monumental dalam upaya pelestarian budaya lokal sekaligus penguatan ekonomi masyarakat. Sertifikat IG tidak hanya menjadi penanda identitas, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap praktik pemalsuan produk, memastikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi para perajin, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas di tingkat nasional.

Proses pengajuan IG Tenun Buton Tengah telah melalui tahapan panjang, mulai dari penyusunan dan revisi dokumen deskripsi oleh masyarakat perlindungan IG Tenun Buton Tengah, pendampingan teknis oleh Kanwil Kemenkumham Sultra, hingga evaluasi komprehensif oleh tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Upaya ini membuahkan hasil dengan lahirnya sertifikat IG yang kini menjadi payung hukum bagi keberlanjutan tenun tradisional tersebut.

Dengan status Indikasi Geografis, Tenun Buton Tengah kini memiliki fondasi kuat untuk bersaing sebagai produk unggulan daerah. Masyarakat dapat memastikan keaslian setiap produk melalui sertifikasi resmi yang melekat, sementara para pengrajin memperoleh perlindungan sekaligus nilai tambah dari tenunan khas mereka.

Di tempat terpisah Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, mengapresiasi capaian tersebut sebagai langkah strategis dalam menjaga kekayaan budaya daerah.

"Penetapan Indikasi Geografis bagi Tenun Buton Tengah bukan hanya pengakuan terhadap kualitas dan keunikan produk, tetapi juga bentuk tanggung jawab kita untuk melindungi warisan budaya leluhur. Kami berharap sertifikasi ini menjadi pintu masuk peningkatan ekonomi masyarakat, serta mendorong semangat para pengrajin untuk terus melestarikan tradisi tenun," ujarnya.

Ia menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sultra untuk terus mendampingi daerah-daerah lain dalam upaya pendaftaran Kekayaan Intelektual, terutama yang bersifat komunal dan menjadi identitas masyarakat lokal.

Buton Tengah, 27 November 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tenggara (Sultra) berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Buton Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Perseroan Perorangan bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) binaan Disperindag Buton Tengah.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka langsung oleh Bupati Buton Tengah, yang dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap kegiatan sosialisasi perseroan perorangan bisa dilakukan secara lebih masif dengan melibatkan seluruh UMKM dan IKM yang ada di Kabupaten Buton Tengah.

"Perseroan perorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dapat membantu UMKM dan IKM untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas usahanya. Oleh karena itu, kami sangat mendukung kegiatan sosialisasi ini dan berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM dan IKM tentang pentingnya perseroan perorangan," ujar Bupati Buton Tengah.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, narasumber dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkum Sultra dan Kantor Pajak Pratama Kota BauBau memaparkan tentang manfaat dan prosedur pendirian perseroan perorangan, serta kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM dan IKM.

Peserta sosialisasi yang hadir merupakan binaan dari UMKM dan IKM Disperindag Buton Tengah, yang sangat antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan ini. "Kami sangat berterima kasih atas kegiatan sosialisasi ini, karena kami dapat memahami lebih baik tentang perseroan perorangan dan bagaimana cara mendirikannya. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM dan IKM di Kabupaten Buton Tengah," ujar salah satu peserta sosialisasi.

Menanggapi pelaksanaan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah yang turut berperan aktif dalam mendorong kemudahan berusaha bagi UMKM dan IKM.

"Sosialisasi Perseroan Perorangan ini merupakan wujud komitmen Kemenkum dalam mendukung percepatan pemulihan dan peningkatan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku UMKM dan IKM. Kami berharap semakin banyak pelaku usaha di Buton Tengah yang dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk memperoleh legalitas usaha, akses permodalan, serta kepercayaan publik yang lebih kuat. Kanwil Kemenkum Sultra siap mendampingi dan memberikan layanan terbaik untuk mendorong terciptanya ekosistem usaha yang maju dan berdaya saing," ujarnya.