Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Baubau tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau, Kamis (24/04/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memastikan bahwa substansi rancangan peraturan daerah telah selaras dengan norma hukum yang berlaku secara nasional.

Proses kegiatan melibatkan Tim Pengharmonisasian Kemenkum Sultra bersama perwakilan Pemerintah Kota Baubau. 

Dari pihak Pemkot Baubau, kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Baubau, Rian Sahlan, didampingi sejumlah pejabat terkait lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan pentingnya harmonisasi sebagai tahapan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap regulasi yang disusun oleh pemerintah daerah tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan birokrasi yang profesional dan berintegritas,” jelas Topan.

Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Baubau tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2025, Kamis (24/04/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk asistensi dan fasilitasi dari Kanwil Kemenkum Sultra terhadap pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi melibatkan tim Pengharmonisasian Kemenkum Sultra bersama perwakilan Pemerintah Kota Baubau. 

Turut hadir secara daring dalam kegiatan ini Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Baubau, Asrin Zalim, bersama sejumlah pejabat terkait lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa kegiatan harmonisasi ini merupakan bagian penting dalam memastikan keselarasan substansi dan kesesuaian norma dalam setiap produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Melalui proses harmonisasi ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas regulasi di tingkat daerah, tetapi juga mendukung efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Baubau,” ujarnya.

Kolaka – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, yang diwakili oleh Kepaa Divisi Pelayaan Hukum, Tubagus Erif Faturahman turut menghadiri acara pembukaan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke-61.

Acara meriah ini diselenggarakan di Kabupaten Kolaka dengan mengusung tema sentral "Harmoni Sultra: Sultra Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius."

Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara dalam acara ini menunjukkan sinergi dan dukungan penuh dari jajaran Kementerian Hukum terhadap pembangunan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tema "Harmoni Sultra" dinilai sangat relevan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Sultra dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang maju, aman, sejahtera, dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius.

Dalam kesempatan tersebut, Topan, selaku Kepala Kantor wilayah menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas pencapaian Provinsi Sulawesi Tenggara selama 61 tahun terakhir. Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas antar instansi pemerintah, termasuk Kementeian Hukum, dalam mendukung program-program pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

"Kami dari Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan dan penegakan hukum di daerah ini," ujar Topan saat dikonfirmasi.

Acara pembukaan HUT Sultra ke-61 di Kolaka ini dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, Bupati dan Wali kota se Sultra, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan dari berbagai instansi dan elemen masyarakat. Rangkaian acara yang menampilkan kekayaan budaya dan potensi daerah turut memeriahkan perayaan ini.

Diharapkan, semangat kebersamaan dan harmoni yang tercermin dalam tema HUT Sultra ke-61 ini dapat terus terjaga dan menjadi modal utama dalam mewujudkan Sulawesi Tenggara yang semakin maju, aman, sejahtera, dan religius.

Kolaka – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, melakukan kunjungan kerja ke kantor Notaris Santi Bunga, S.H., M.Kn. yang berada di Kabupaten Kolaka. Kamis (24/0/2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi terkait implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) di kalangan notaris.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif tersebut, Topan selaku Kakanwil menekankan pentingnya penerapan PMPJ secara efektif oleh notaris sebagai garda terdepan dalam mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Beliau menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang selama ini terjalin dan berharap sinergi antara Kantor Wilayah dan para notaris di Kabupaten Kolaka dapat terus ditingkatkan.

"Notaris memiliki peran krusial dalam menjaga integritas sistem keuangan negara. Implementasi PMPJ yang baik bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi nyata kita dalam memberantas tindak pidana," ujar Topan.

Santi yang merupakan salah satu Notaris di Kabupaten Kolaka ini menyambut baik kunjungan kerja ini dan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pemahaman dan implementasi PMPJ di kantornya. Beliau juga menyampaikan beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam praktik sehari-hari, yang kemudian menjadi bahan diskusi konstruktif dengan Kepala Kantor Wilayah.

"Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan dari Kantor Wilayah. Kunjungan ini semakin memotivasi kami untuk menjalankan tugas dengan lebih cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," Ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Topan juga memberikan arahan dan penjelasan terkait peraturan terbaru mengenai PMPJ serta berbagi praktik baik yang dapat diterapkan oleh para notaris. Beliau berharap, melalui koordinasi yang intensif, para notaris di Kabupaten Kolaka dapat semakin profesional dan berkontribusi positif dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan keuangan.

Kunjungan kerja ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana para staf notaris juga berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Kepala Kantor Wilayah. Diharapkan, kegiatan ini dapat mempererat hubungan kerja dan meningkatkan efektivitas implementasi PMPJ di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Kolaka.

Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) melakukan koordinasi terkait rencana pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 Tahap II pada UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kendari, Rabu (24/04/2025).

Kunjungan koordinasi ini dilakukan oleh perwakilan Kanwil yang dipimpin oleh Koordinator Tim Kerja SDM, TU, dan Rumah Tangga, didampingi Ketua Tim SDM, Ketua Tim Tata Usaha, serta anggota tim terkait.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala UPT BKN Kendari, Sahman, yang menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menyelenggarakan seleksi dimaksud.

Pelaksanaan seleksi dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 29 April 2025, bertempat di Hotel Qubah 9 Kendari, dengan Kementerian Hukum dijadwalkan mengikuti pada sesi pertama.

Dalam pertemuan tersebut, pihak BKN juga menyampaikan permohonan dukungan personel dari Kanwil Kemenkum Sultra sebagai bagian dari tim teknis pelaksana, yang akan bertugas pada bagian registrasi peserta, pengaturan lalu lintas, penitipan barang, serta body checking.

Koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan bersama guna memastikan pelaksanaan seleksi berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai prosedur.

Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen mendukung penuh suksesnya seleksi PPPK sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, memberikan apresiasi atas sinergi antara jajarannya dan UPT BKN Kendari. Ia menyatakan bahwa dukungan penuh terhadap proses seleksi ini adalah bagian dari komitmen Kanwil dalam menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas.

"Seleksi PPPK ini adalah bagian dari pembentukan SDM unggul di lingkungan Kementerian Hukum. Saya berharap seluruh prosesnya berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel. Kami siap memberikan dukungan penuh demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan ini," ujar Topan Sopuan.