Kendari — Sidang isbat Kementerian Agama RI menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri pada Senin, 31 Maret 2025. Keputusan diambil ini setelah dilakukan sidang isbat tertutup di Auditorium Haji Mohammad Rasjidi Kemenag RI di Jakarta Pusat, Sabtu sore, 29 Maret 2025, pukul 19.05 WIB.

Dengan hasil keputusan Pemerintah tersebut menjadi petunjuk masyarakat untuk menggelar berbagai kegiatan menghadapi hari kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh seperti persiapan pelaksanaan sholat Ied dan malam takbiran.

Malam Takbiran adalah momentum sakral untuk merenungkan Kebesaran Allah SWT, Dalam Islam Takbir merupakan ungkapan Kemuliaan Allah SWT.

Ka Kanwil Kemenkum Sultra Topan Sopuan mengatakan “Mari sambut hari kemenangan dengan hati bersih kembali ke fitrah dengan bersyukur kepada Allah SWT, kita telah berjihad sebulan penuh melawan hawa nafsu dengan berpuasa ramadhan semoga kita semua semakin meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa kita kepada Allah SWT,” pungkasnya.

Kendari – Menjelang cuti bersama Hari Raya Nyepi dan libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) melakukan pemantauan dan penyegelan ruangan kantor. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama masa libur panjang. Kamis (27/03/2025)

Pemantauan dan penyegelan ini dilakukan di setiap ruangan kantor, termasuk ruang kerja pegawai, ruang arsip, dan ruang pelayanan publik, diperiksa secara teliti untuk memastikan tidak ada barang berharga atau dokumen penting yang tertinggal.
Setelah pemeriksaan selesai, setiap ruangan disegel dengan stiker khusus yang menandakan bahwa ruangan tersebut telah diperiksa dan diamankan. Penyegelan ini bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah selama masa libur.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari prosedur standar operasional (SOP) untuk menjaga keamanan kantor selama masa libur panjang. Ia juga mengimbau kepada seluruh pegawai untuk memastikan bahwa semua peralatan elektronik telah dimatikan dan tidak ada barang berharga yang tertinggal di kantor.
Selain pemantauan dan penyegelan ruangan kantor, Kemenkum Sultra juga meningkatkan pengawasan di sekitar area kantor. Petugas keamanan akan melakukan patroli secara rutin untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan selama masa libur.

Kegiatan pemantauan dan penyegelan ruangan kantor ini berjalan lancar dan tertib. Seluruh pegawai Kemenkum Sultra mendukung penuh kegiatan ini sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban kantor selama masa cuti bersama menyambut Hari Raya Nyepi serta libur Idul Fitri 1446 H.

Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tenggara melalui Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) memberikan pelayanan pencetakan apostille kepada Fahrurrazi, seorang mahasiswa asal Kolaka Utara. Layanan ini diberikan untuk membantu Fahrurrazi dalam melengkapi berkas pendaftaran beasiswa Open Doors S1 di HSE University, Rusia, jurusan Political Science.

Fahrurrazi mengajukan permohonan pencetakan apostille untuk ijazah dan terjemahan ijazahnya. Apostille merupakan legalisasi dokumen publik yang diperlukan untuk penggunaan di negara-negara anggota Konvensi Apostille. Dengan adanya apostille, dokumen-dokumen Fahrurrazi akan diakui secara sah di Rusia, sehingga mempermudah proses pendaftaran beasiswanya.

Fahrurrazi menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham Sultra atas pelayanan yang diberikan. "Saya sangat terbantu dengan adanya layanan apostille ini. Prosesnya cepat dan mudah, sehingga saya bisa segera melengkapi berkas pendaftaran beasiswa," katanya.

Layanan apostille yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Sultra ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memfasilitasi akses pendidikan ke luar negeri dan hal ini sesuai dengan apa yang pernah diperintahkan dan diarahkan oleh Kakanwil Kemenkum Sultra Topan Sopuan. 

Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) melalui bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) menerima kunjungan Bapak Sutomo Hadi dari Wakatobi yang ingin berkonsultasi mengenai Surat Keputusan (SK) Perubahan Perseroan Terbatas (PT).

Bapak Sutomo Hadi datang ke Kanwil Kemenkumham Sultra untuk mendapatkan informasi dan panduan terkait proses pengurusan SK Perubahan Perseroan Terbatas (PT) Dian Dinar Sentosa yang telah didirikannya. SK Perubahan PT Dian Dinar Sentosa ini diperlukan sebagai kelengkapan dokumen untuk menjalin kerja sama dengan sebuah perusahaan besar.

Dalam konsultasi tersebut, petugas dari bidang AHU memberikan penjelasan detail mengenai persyaratan, prosedur, dan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan SK Perubahan PT. Petugas juga memberikan panduan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan agar proses pengurusan berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami sangat mengapresiasi kedatangan Bapak Sutomo Hadi dari Wakatobi untuk berkonsultasi mengenai SK Perubahan PT. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan membantu masyarakat dalam memahami serta memenuhi persyaratan administrasi hukum," ujarnya

Topan Sopuan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara
Kanwil Kemenkumham Sultra terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang administrasi hukum umum, agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

Kendari – Dalam rangka tindak lanjut pemenuhan data dukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tenggara Tahun 2025, Kanwil Kemenkum Sultra menggelar Rapat Progres Akhir Pemenuhan Data Dukung ZI B03 Tahun 2025, Kamis (27/03/2025).

Kegiatan ini dipimpin oleh Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya, Ruslan, didampingi Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Linda Fatmawati Saleh, serta Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Ahmad Sahrun.

Rapat diselenggarakan secara daring dan luring, diikuti oleh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Sultra yang terlibat dalam pembangunan Zona Integritas.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa progres pemenuhan data dukung dalam pembangunan Zona Integritas merupakan langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Seluruh jajaran harus memastikan bahwa setiap data dukung yang disiapkan benar-benar mencerminkan komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," ujar Topan Sopuan.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antarbidang dalam menyelesaikan tahapan pemenuhan data dukung ini. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan Kanwil Kemenkum Sultra dapat mencapai target dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada tahun 2025.

Sementara itu, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya, Ruslan, mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, data dukung yang dibutuhkan telah terpenuhi. Namun, masih terdapat beberapa yang saat ini dalam proses pemenuhan.

"Kami terus melakukan koordinasi agar seluruh data dukung yang masih dalam proses dapat segera diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," kata Ruslan.