Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan olahraga nasional dengan memberikan kewarganegaraan kepada empat atlet sepak bola wanita melalui mekanisme naturalisasi.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, yang didampingi oleh Plh. Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal AHU (Ditjen AHU), Hantor Situmorang, resmi melakukan pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan yang berlangsung di Jakarta, Selasa 10 Juni 2025.

Empat atlet tersebut adalah pertama Emily Julia Frederica Nahon memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang neneknya lahir di Bogor, Jawa Barat, bek ptengah yang berkarir pada musim 2023/2024 dipromosikan ke Tim U-19 ADO Den Haag (Level 1 Belanda) dan kerap kali bermain di Tim Senior. Atlet kedua naturalisasi selanjutnya Felicia Victoria de Zeeuw, memiliki garis keturunan Indonesia yakni nenek dari ibunya lahir di Jakarta, gelandang serang handal yang sebelumnya berkarir pada musim 2021/2022 dipromosikan ke Tim U-16, dan pada musim 2022/2023 pada musim 2023/2024 dipromosikan ke Tim U-19, dan pada musim 2024/2025 bermain dengan Tim Senior ADO Den Haag (Level 1 Belanda) kembali lagi dipromosikan ke Tim U-17.

Ketiga, Iris Joska de Rouw yang akan diandalkan sebagai kiper Timnas sepakbola wanita yang memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Lumajang, Jawa Timur, sebelumnya menghabiskan 3 musim di tim Youth Sparta Rotterdam (2019 - 2022) dan saat ini dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam. Terakhir yakni Isa Guusje Warps memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Padang, Sumatera Barat, sebagai penyerang andalan sayap kanan yang sebelumnya berkarir di Klub asal Belgia yaitu KRC Genk Ladies (Level 1 Belgia) dan bergabung dengan Tim Senior sampai akhir musim 2023/2024, dan saat musim 2024/2025 ia kembali berlabuh ke Tim asal Belanda yaitu NAC Breda (Level 1 Belanda).

Widodo dalam sambutannya menegaskan, bahwa naturalisasi bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan semata.

"Momentum ini bukan hanya sekedar tentang perubahan status kewarganegaraan semata, namun juga tentang harapan dan cita-cita besar dalam rangka membangun kemajuan Indonesia," ujar Widodo.

Naturalisasi Atlet diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana dalam hal ini pewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara.

Pada proses naturalisasi ini Kementerian Hukum juga didukung oleh Tim antar Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Pemeriksa dan Penelitian Pemberian Pewarganegaraan (TP4) yang terdiri dari Kementerian Hukum dalam hal ini Ditjen AHU, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Organisasi Olahraga yang terkait. Serta partisipasi semua pihak, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Intelijen Negara dan PSSI.

Selain itu para atlet juga harus melalui serangkaian tahapan termasuk mengikuti rapat dalam rangka meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Bertambahnya 4 pesepakbola wanita dalam skuad Tim Nasional Indonesia Putri bukan merupakan hal yang baru dikarenakan sebelumnya di tahun 2024, Pemerintah juga sudah melakukan naturalisasi terhadap 2 pesepakbola wanita yaitu Estella Raquel Loupattij dan Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu yang diharapkan dapat membuka peluang untuk tampil maksimal dalam kompetisi bergengsi skala internasional.

Beberapa agenda yang menjadi agenda jangka panjang untuk Timnas Putri adalah dapat mencapai target ranking 50 besar FIFA (10 besar Asia), lolos di setiap putaran final AFC Women Asian Cup dan lolos ke FIFA Women World Cup 2035. Hal ini merupakan cita cita besar seluruh bangsa Indonesia demikian pula Presiden Prabowo.

Widodo menambahkan, bahwa kehadiran atlet diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk membela Merah Putih.

Widodo juga menegaskan, komitmennya untuk mendukung semua proses naturalisasi untuk kepentingan prestasi olahraga nasional.

“Menteri Hukum sudah memberi arahan untuk mendukung dan mempercepat semua proses naturalisasi yang memiliki kepentingan prestasi nasional dan kebanggaan bangsa, tentu dengan ketentuan peraturan peundang-undangan di bidang kewarganegaraan” ujarnya

Pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif.

Kakanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyambut baik kabar naturalisasi empat pesepakbola putri asal Belanda untuk Timnas Garuda. Beliau menyatakan bahwa ini adalah langkah strategis yang sangat positif untuk memajukan sepak bola wanita di Indonesia. "Pewarganegaraan atlet diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Hukum, dalam mendukung prestasi olahraga nasional," ujar Topan.

Beliau juga menambahkan bahwa proses naturalisasi ini sejalan dengan arahan Menteri Hukum untuk mempercepat setiap proses yang bertujuan meningkatkan kebanggaan bangsa melalui prestasi olahraga, tentunya dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Dengan bertambahnya talenta-talenta berkualitas ini, kita optimis Timnas Putri Indonesia dapat mencapai target besar seperti lolos ke FIFA Women's World Cup 2035 dan menembus peringkat 50 besar FIFA," tutupnya."

Kendari - Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Tubagus Erif Faturahman, turut serta dalam agenda penting pembangunan daerah. Beliau menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RJPMD) tahun 2025-2029, sekaligus ekspose 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2025.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, SE., MM., bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua, resmi memaparkan arah strategis pembangunan daerah lima tahun ke depan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Sultra 2025-2029 yang digelar di Kendari, Selasa (10/6/2025). Momentum ini juga dirangkaikan dengan ekspose capaian 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur sejak dilantik.

Dalam pidatonya, Gubernur menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD merupakan forum strategis untuk menyatukan visi dan misi seluruh pemangku kepentingan, guna memastikan pembangunan Sultra yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“RPJMD adalah kompas pembangunan Sultra lima tahun ke depan. Tugas kita hari ini adalah memastikan arah kebijakan berpihak pada rakyat, berkelanjutan, dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh,” tegas Gubernur di hadapan peserta Musrenbang dari unsur pemerintahan, DPRD, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil.

Visi besar yang diusung: “Sulawesi Tenggara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” dengan lima misi utama:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berdaya saing;

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal;

3. Memperkuat infrastruktur dan konektivitas wilayah;

4. Melakukan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan

5. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Dalam kesempatan ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara memaparkan capaian dan program prioritas yang telah dilaksanakan selama 100 hari pertama masa jabatan mereka. Ekspose ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja awal pemerintahan dan memperoleh masukan dari berbagai pihak.

"Transformasi ini baru dimulai. Kami paham tantangan ke depan tidak ringan. Tapi dengan kolaborasi lintas sektor, saya optimistis Sultra bisa melompat lebih jauh dan lebih cepat,” kata Gubernur optimis

Kepala Kantor Kementerian Hukum Sultra Topan Sopuan juga mengharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memastikan bahwa setiap rencana pembangunan yang disusun sejalan dengan koridor hukum dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Keterlibatan ini juga menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sultra untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang b

aik dan berkeadilan.

Kendari – Dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1446 H yang penuh berkah, seluruh jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) melangsungkan acara makan bersama yang hangat dan penuh keakraban. Bertempat di Kanwil Kemenkum Sultra, kegiatan ini tak hanya menjadi perayaan Idul Adha, tetapi juga momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan di antara seluruh insan pengayoman hukum di Sulawesi Tenggara.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sultra, Topan Sopuan dalam kesempatan ini menekankan esensi mendalam dari peringatan Idul Adha.

"Idul Adha mengajarkan kita tentang semangat berbagi, kepedulian, dan keikhlasan berkorban. Nilai-nilai inilah yang harus kita implementasikan tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam menjalankan tugas-tugas sebagai abdi negara, Acara makan bersama ini adalah wujud nyata dari komitmen kita untuk membangun lingkungan kerja yang harmonis dan solid, di mana setiap pegawai merasa menjadi bagian dari satu keluarga besar." ujar Topan. Selasa (10/06/2025)

Suasana acara berlangsung begitu semarak dan cair. Para pegawai tidak hanya di lingkup Kemenkum Sultra, Kementerian HAM serta Kanwil Dirjen Imigrasi pun terlihat antusias berinteraksi, bertukar cerita, dan tertawa bersama, menikmati beragam hidangan lezat yang disajikan, termasuk beberapa hidangan khas Idul Adha. Kebersamaan ini secara langsung mencairkan sekat-sekat formalitas dan menumbuhkan rasa persaudaraan yang lebih kuat.

Topan menambahkan bahwa silaturahmi yang kokoh antarpegawai adalah fondasi utama dalam mencapai kinerja yang optimal dan pelayanan publik yang prima.

"Dengan semangat kebersamaan ini, kita akan lebih mudah berkolaborasi, saling mendukung, dan memberikan motivasi. Ini adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan dan terus berinovasi demi kemajuan Kanwil Kemenkum Sultra serta memberikan yang terbaik bagi masyarakat," tegasnya.

Kegiatan makan bersama ini diharapkan dapat menjadi tradisi positif yang berkelanjutan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra, menciptakan suasana kerja yang tidak hanya profesional tetapi juga kekeluargaan, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kualitas layanan.

Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tenggara memberikan pengarahan dan penguatan kepada 13 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para CPNS dengan pemahaman mendalam mengenai tugas dan fungsi Kementerian Hukum, serta menanamkan Tata Nilai PASTI sejak dini.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, secara langsung memberikan arahan dalam acara yang digelar di Ruang kerjanya. Dalam diskusi santai ini, Kakanwil, Topan Sopuan menekankan pentingnya peran serta aktif para CPNS dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum.

"Kalian adalah tunas-tunas baru Kementerian Hukum. Di pundak kalianlah harapan untuk kemajuan organisasi ini dititipkan, Pahami betul tugas dan fungsi yang akan kalian emban. Jangan pernah berhenti belajar dan berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat." ujar Topan dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, Topan juga mengingatkan para CPNS untuk senantiasa menjaga integritas dan disiplin dalam setiap pelaksanaan tugas. "Jadilah ASN yang berintegritas, jauh dari praktik korupsi, tanamkan Tata nilai PASTI, serta selalu mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya," tambahnya.

Para CPNS diberikan materi komprehensif mengenai struktur organisasi Kementerian Hukum, regulasi yang berlaku, serta etika dan tata cara bekerja sebagai seorang abdi negara. Diskusi interaktif juga digelar untuk memberikan kesempatan bagi para CPNS bertanya dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Diharapkan, dengan pembekalan ini, ke-13 CPNS baru dapat segera beradaptasi dan berkontribusi secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Kemenkumham di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kendari - Dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melaksanakan penyembelihan hewan kurban, Minggu (10/06/2025).

‎Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Topan Sopuan, di halaman belakang kantor Kanwil Kemenkum Sultra.

‎Sebanyak dua ekor sapi disembelih dalam kegiatan yang mengusung semangat kebersamaan, kepedulian, dan ketakwaan.  Daging kurban kemudian dibagikan kepada pegawai, masyarakat sekitar.

‎Topan Sopuan menyampaikan bahwa pelaksanaan kurban bukan sekadar rutinitas keagamaan, namun juga wujud nyata solidaritas dan pengabdian terhadap sesama.

‎"Iduladha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Melalui kurban ini, kita berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan," ujar Topan.

‎Ia juga berharap agar semangat Idul adha dapat memperkuat kekompakan dan semangat pelayanan jajaran Kemenkumham Sultra dalam menjalankan tugas dan fungsi institusi.

‎Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat struktural dan pegawai, serta Proses penyembelihan dan pembagian daging kurban dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kebersihan dan protokol kesehatan.